(1)
Setiap pengadilan harus ada paling sedikit 3 (tiga) Hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap Putusan Pengadilan yang menjatuhkan pidana berupa pidana pokok, pidana tambahan, pidana yang bersifat khusus, dan tindakan yang ditentukan dalam Undang-Undang.
(2)
Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Hakim pengawas dan pengamat.
(3)
Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
(4)
Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pihak lain yang ada kaitannya dengan proses penegakan hukum meliputi :
a. Penyidik;
b. Advokat, selaku yang mewakili kepentingan Terpidana dan Keluarga Terpidana;
c. Pembimbing Kemasyarakatan;
d. Korban tindak pidana; dan
e. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, sebagai bendahara
negara, kuasa pelaksana penilai, dan pelelang, dalam hal Putusan Pengadilan menetapkan perampasan barang sitaan diserahkan pada negara.
Penjelasan :
Cukup jelas
(1)
Berita acara pelaksanaan putusan pengadilan ditandatangani oleh :
a. Jaksa yang menangani perkara;
b. kepala lembaga pemasyarakatan; dan
c. Terpidana.
(2)
Jaksa mengirimkan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada :
a. pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
b. Penyidik;
c. Advokat selaku yang mewakili kepentingan Terpidana atau Keluarga Terpidana; dan
d. Korban tindak pidana.
(3)
Panitera mencatat berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam register pengawasan dan pengamatan.
Penjelasan :
Cukup jelas
Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 wajib dikerjakan, ditutup, dan ditandatangani oleh panitera pada setiap Hari kerja dan ditandatangani juga oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353.
Penjelasan :
Cukup jelas
(1)
Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa Putusan Pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
(2)
Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan, serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.
(3)
Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah Terpidana selesai menjalani pidana.
(4)
Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353 berlaku bagi pemidanaan bersyarat.
Penjelasan :
Cukup jelas
Kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan kepada Hakim pengawas dan pengamat mengenai informasi secara berkala mengenai perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengamatan Hakim pengawas dan pengamat tersebut.
Penjelasan :
Cukup jelas
Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, Hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala Lembaga Pemasyarakatan mengenai cara pembinaan narapidana tertentu.
Penjelasan :
Cukup jelas
Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh Hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan setiap 3 (tiga)
bulan sekali.
Penjelasan :
Cukup jelas
Dasar hukum : BAB XX PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN KUHAP