(1)
Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa :
a.
konseling;
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.
b.
rehabilitasi;
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” antara lain, rehabilitasi medis Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
c.
pelatihan kerja;
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” adalah kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapl<annya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja
d.
perawatan di lembaga; dan/ atau
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lemb”ga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun swasta
e.
perbaikan akibat Tindak Pidana
Penjelasan :
Cukup jelas
(2)
Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa :
a.
rehabilitasi;
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” dalam ketentuan ini adalahproses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabittas, baik sejak lahir maupun tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapa.t beraktivitas dan berpartisipa.si penuh dalam semua aspek kehidupan
b.
penyerahan kepada seseorang;
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “seseorang” adq’lah pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan
c.
perawatan di lembaga;
Penjelasan :
Cukup jelas
d.
penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau
Penjelasan :
Cukup jelas
e.
perawatan di rumah sakit jiwa
Penjelasan :
Cukup jelas
(3)
Jenis, jangka waktu, tempat, dan / atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan
Penjelasan :
Cukup jelas
Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54
Penjelasan :
Cukup jelas
(1)
Tindakan rehabilitasi dikenalan kepada terdakwa yang :
a.
kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, d.an zat adiktif lainnya; dan / atau
b.
menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.
(2)
Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a.
rehabilitasi medis;
b.
rehabilitasi sosial; dan
c.
rehabilitasi psikososial
Penjelasan :
Cukup jelas
(1)
Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan :
a.
kemanfaatan bagi terdakwa;
b.
kemampuan terdakwa; dan
c.
jenis pelatihan kerja
Penjelasan :
Cukup jelas
(2)
Dalam menentukan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan.”pengalaman kerja” termasuk, minat, bakat, atau latihan kerja yang pernah diikuti.
Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat
Penjelasan :
Cukup jelas
Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana menjadi seperti semula
Penjelasan :
Cukup jelas
Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat
Penjelasan :
Cukup jelas
(1)
Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa
Penjelasan :
Rumah sakit jiwa dalam ketentuan ini adalah rumah sakit milik pemerintah
(2)
Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa
Penjelasan :
Cukup jelas
(3)
Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan halim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.
Penjelasan :
Cukup jelas
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Pemerintah
Penjelasan :
Cukup jelas
Dasar hukum : Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 103 – 111 (halaman 39 – 41)