(1)
Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II
Penjelasan :
Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembagalembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana
(2)
Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l), hakim wajib mempertimbangkan :
Penjelasan :
Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial
a.
pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
Penjelasan :
Cukup jelas
b.
kemampuan kerja terdakwa;
Penjelasan :
Cukup jelas
c.
persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
Penjelasan :
Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatutran pidana ke{a sosial adalah harrs ada persetujuan terdalsra sesuai dengan ketentuan daJarn tle Conuention for the Protectian of human Righfs ann Fltndamental Frcd.om (IleatA of Rome 195O) dan the International Couenant on Ciuil and Politiul Rights the New York Conuention, 1966).
d.
riwayat sosial terdakwa;
Penjelasan :
Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan, baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial
e.
pelindungan keselamatan kerja terdakwa;
Penjelasan :
Cukup jelas
f.
agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan
Penjelasan :
Cukup jelas
g.
kemampuan terdakwa membayar pidana denda
Penjelasan :
Cukup jelas
(3)
Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan
Penjelasan :
Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial
(4)
Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam
Penjelasan :
Cukup jelas
(5)
Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/ atau kegiatan lain yang bermanfaat
Penjelasan :
Cukup jelas
(6)
Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan
Penjelasan :
Cukup jelas
(7)
Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib :
a.
mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut;
b.
menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau
c.
membayar seluruh atau sebagran pidana denda yang diganti dengan pidana keda sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
Penjelasan :
Cukup jelas
(8)
Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh Jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan
Penjelasan :
Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapa.t bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi peke{aan sosial
(9)
Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat :
a.
lama pidana penjara atau besarnya denda yang se sungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
b.
lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan angka waktu penyelesaian pidana kerja sosial ; dan
c.
sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan
Penjelasan :
Cukup jelas
Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa :
Penjelasan :
Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada yang tercantum dalam pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali haJmya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi.
Hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau pelindungan masyarakat
a.
hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu ;
Penjelasan :
Cukup jelas
b.
hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Penjelasan :
Cukup jelas
c.
hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
Penjelasan :
Cukup jelas
d.
hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;
Penjelasan :
Cukup jelas
e.
hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;
Penjelasan :
Cukup jelas
f.
hak menjalankan profesi tertentu; dan/ atau
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekedaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula
g.
hak memperoleh pembebasan bersyarat.
Penjelasan :
Cukup jelas
Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa :
a.
Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan ;
b.
Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau
c.
Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan
Penjelasan :
Cukup jelas
Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena :
a.
dengan sengaja melakukan Tindak Pidana bersama- sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau
b.
melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya
Penjelasan :
Cukup jelas
Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena :
a.
melakukan Tindak Pidana atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan ;
b.
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan ; atau
c.
melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih
Penjelasan :
Cukup jelas
(1)
Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika :
a.
dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
b.
dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang diiatuhkan; atau
c.
dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat
(3)
Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap
Penjelasan :
Cukup jelas
Dasar hukum : Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 64 – 102 (halaman 22 – 39)