(1)
Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan
Penjelasan :
Cukup jelas
(2)
Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan
Penjelasan :
Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tqiuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundarrg-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. Ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.
Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkinkeadilan di atas kepastian hukum
(1)
Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :
a.
bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
b.
motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
c.
sikap batin pelaku Tindak Pidana;
d.
Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
e.
cara melakukan Tindak Pidana;
f.
sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
g.
riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu Tindak Pidana;
h.
pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
i.
pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
j.
pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan / atau
k.
nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Penjelasan :
Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.
Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dljatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatii artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini
(2)
Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan
Penjelasan :
Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas reclterlijlce pardon atau judicial pardon yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberimaaf pada seseorzrng yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yarrg didalnvakan kepadanya
Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungiawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan te{adinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah bahwa pelaku dengan seng4a mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenar atau alasan pemaaf.
Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan :
a.
tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
b.
tingkat keterlibatan pengunrs yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi;
c.
lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
d.
frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
e.
bentuk kesalahan Tindak Pidana;
f.
keterlibatan Pejabat;
g.
nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
h.
rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
i.
pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau
j.
kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana
Penjelasan :
Cukup jelas
Dasar hukum : Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 53 – 56 (halaman 19 – 20)