(1)
Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan
Penjelasan :
Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalaha:r. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan
(2)
Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan
Penjelasan :
Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa se’rap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harrs selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.
Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui’, “yaog diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.
Penjelasan :
Ketentuan ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungiawaban mutlak (strbt liabilitgl atau pertanggungiawaban pengganti (uicaious liabilitgl yang dinyatakan secara tegas oleh Undang- Undang yang bersangkutan
Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat :
a.
dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur- unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
Penjelasan :
Ketentuan ini mengandung asas pertanggungiawaban mutlak (stnct liabilitgl yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya
b.
dimintai pertanggungiawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain
Penjelasan :
Ketentuan ini mengandung asas pertanggungiawaban pengganti (ubaious liabilitgl yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya
Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan / atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan
Penjelasan :
Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain :
a. psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, a nxietg, dan gangguan kepribadian; dan
b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autis dan hiperaktif.
Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dat down sgndrome.
Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsali tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana
Setiap orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan
Penjelasan :
Dalam ketentuan ini, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab.
Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis,perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab
Dasar hukum : Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 36 – 39 (halaman 15)