BuPinsa

Pembahasan :

Sebagaimana dalam penjelasan pasal ini, yang menjadi tempat tindak pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Waktu terjadinya tindak pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.

Arrest Hoge Raad tanggal 8 Pebruari 1926 (N.J. 1926 halaman 285, W.11485) dan tanggal 23 Maret 1931 (N.J. 1932 halaman 1547, W. 12309) : bahwa tempat terjadinya kejahatan adalah tempat dimana si pelaku telah menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda, walaupun penyerahan itu dilakukan di tempat yang lain.

Unsur – unsur dari Pasal 492 KUHP ini, meliputi :

• setiap orang
• dengan maksud menguntungkan  diri sendiri  atau orang lain  secara  melawan hukum  dengan memakai  nama palsu  atau kedudukan  palsu, menggunakan tipu muslihat  atau  rangkaian  kata  bohong,
• menggerakkan orang
• menyerahkan suatu barang, memberi  utang, membuat  pengakuan  utang,  atau menghapus  piutang

“ setiap orang “

Yang dimaksud dengan “ setiap orang “ berdasarkan Pasal 145 KUHP adalah  orang perseorangan, termasuk Korporasi.

“ dengan  maksud menguntungkan  diri sendiri  atau orang lain  secara  melawan hukum dengan memakai  nama palsu  atau kedudukan  palsu, menggunakan tipu muslihat  atau  rangkaian  kata  bohong “

Unsur “ dengan maksud “ menunjukkan adanya kesengajaan dengan maksud (oogmerk). Sedangkan yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ di sini adalah tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu.[1]

Penggunaan istilah “ dengan maksud “ yang ditempatkan di awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si pelaku menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut. Menyadari pula bahwa sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan, demikian juga ia harus menyadari tentang tindakannya yang berupa menggerakkan tersebut. Dalam fungsinya sebagai tujuan berarti tidak harus selalu menjadi kenyataan keuntungan yang diharapkan itu. Yang penting ialah, adakah ia pada waktu itu mengharapkan suatu keuntungan ?. Unsur bmh secara formal di sini ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Secara formal berarti ditentukan secara tegas. Berarti pula harus dibuktikan walaupun mungkin tidak dipersoalkan oleh fihak terdakwa. Dhi harus dibuktikan bahwa si terdakwa / orang lain itu tiada haknya untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan.[2]

Pengertian “ melawan hukum “ itu sendiri bermacam – macam. Ada mengartikan sebagai “ tanpa hak sendiri “ (zonder eigen recht), “ bertentangan dengan hak orang lain “ (tegen eens anders recht), “ bertentangan dengan hukum obyektif “ (tegen het objectieve recht). [3]

Menurut profesor – profesor  van BEMMELEN – van HATTUM, yang dimaksud dengan “ melawan hukum “ itu ialah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. Tentang bilamana suatu keuntungan itu dapat disebut melawan hukum, profesor – profesor  van BEMMELEN – van HATTUM mengatakan bahwa untuk dapat disebut “ melawan hukum “ itu bukan hanya apabila keuntungannya itu sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat. [4]

Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat – alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan itu diperoleh karena penggunaan alat – alat penggerak atau pembujuk, sebab pada keuntungan itu masih melekat kekurangpatutan dari alat – alat penggerak / pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat – alat penggerak / pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat – alat penggerak / pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum.[5]

Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.[6]

Dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas, dapatlah diketahui bahwa yang dimaksud dengan  “ secara  melawan hukum “ dalam pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau perbuatan yang bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, yang dilakukan dengan sarana berupa memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu daya atau rangkaian kata bohong.

Beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan unsur ini : [7]

• Arrest Hoge Raad tanggal 24 Januari 1950 (N.J. No. 287) : si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain. Sifat dari penipuan sebagai kejahatan menipu terletak pada upaya – upaya yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain supaya orang lain itu menyerahkan sesuatu.
• Arrest Hoge Raad tanggal 16 Juni 1919 (N.J. 1919 halaman 740, W.10432) : di dalam kejahatan penipuan ini disyaratkan, bahwa sebagai akibat dari penyerahan benda tersebut, timbul kemungkinan terjadinya kerugian pada orang yang menyerahkan benda itu pada orang lain.
• Arrest Hoge Raad tanggal 29 April 1935 (N.J. 1936 No. 50, W.12965) : perbuatan seseorang menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang untuk maksud tertentu, merupakan perbuatan menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, apabila uang tersebut tidak dipergunakan untuk maksud tertentu itu, melainkan dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri. Juga apabila ia telah meminta uang itu dalam jumlah yang sama besarnya ataupun yang lebih besar dari orang yang telah menyerahkan uang tersebut.
• Arrest Hoge Raad tanggal 14 Oktober 1940 (N.J. 1941 No. 87) : maksud seseorang yang menjalani hukuman bagi orang lain, sebagai perbuatan menguntungkan dirinya secara melawan hak, karena telah menikmati makan, yang tidak akan diberikan kepadanya sebagai orang yang tidak harus menjalani hukuman.
• Arrest Hoge Raad tanggal 28 Nopember 1921, NJ. 1922, 184, W.10847 dan tanggal 20 Januari 1913, NJ. 1913, 504, W.9453 : perbuatan menggerakkan orang lain untuk membuat suatu perjanjian hutang dengan mempergunakan salah satu upaya penipuan juga mengandung maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
• Arrest Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935, NJ. 1936, 51, W.12944 : si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan.
• Arrest Hoge Raad tanggal 21 Pebruari 1938, 1938 No. 929 : maksud dari si pelaku tidaklah semata – mata harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, melainkan dapat juga ada di samping maksud untuk melindungi pemilik – pemilik toko terhadap praktek – praktek yang tidak dapat dibenarkan. Untuk maksud dari si pelaku adalah cukup dengan adanya kemungkinan untuk menambah kekayaannya.
• MA No. 67 K/Kr/1969 tanggal 19 September 1970 : maksud penipuan tidak ada, karena uang yang diminta oleh terdakwa sesuai dengan ucapan terdakwa diperhitungkan dengan atau diambil dari honorarium terdakwa, meskipun uang tersebut tidak dibelikan ban sepeda motor untuk saksi sebagaimana diutarakan waktu terdakwa minta uang tersebut.
• MA No. 104 K/Kr/1971 tanggal 31 Januari 1971 : yang dilakukan antara tertuduh dan saksi adalah transaksi keperdataan yang tidak ada unsur – unsur penipuannya, karena saksi harus dianggap mengerti benar tentang nilai kwitansi – kwitansi yang diterimanya.

Apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan seperti yang dimaksud di dalam rumusan pasal 378 KUHP untuk menggerakan orang tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang atau meniadakan suatu piutang maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. [8]

Dari pendapat ahli tersebut dapat pula dikatakan bahwa apabila seseorang telah memakai salah satu upaya penipuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 492 KUHP (memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong) menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapus piutang maka orang sudah dapat mengatakan bahwa orang tersebut terbukti mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum.

“ Memakai nama palsu “.

Nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri. Misalnya Simin diganti Siman. [9]

Profesor Satauchid Kartanegara mengatakan bahwa suatu nama palsu itu harus merupakan nama seseorang. [10]

Nama palsu itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri dari si pelaku atau sebuah nama yang tak seorangpun yang mempergunakannya atau namanya sendiri, akan tetapi yang tidak diketahui oleh umum.[11]

Yang dimaksud dengan nama palsu adalah suatu nama yang bukan nama sipetindak yang digunakan sipetindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang – orang yang secara nyata mengenai sipetindak, tidak mengetahui nama tersebut. Mengenai penambahan nama dengan suatu nama panggilan atau nama lainnya untuk lebih melengkapi, yang justru malahan lebih memudahkan mengenali si pelaku dengan nama itu, tidak termasuk nama palsu.[12]

Seseorang ada juga yang mempergunakan nama tambahan ataupun nama kecil yang memang resmi menjadi bagian dari namanya. Apabila nama tambahan ataupun nama kecilnya tidak dikenal oleh umum maka penggunaan nama – nama semacam itu dianggap sebagai mempergunakan nama palsu. Lain halnya apabila nama tambahan ataupun nama kecil itu memang telah dikenal oleh umum maka penggunaan nama – nama semacam itu, bukanlah merupakan perbuatan mempergunakan nama palsu.[13]

Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk di dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.[14]

“ Kedudukan palsu “.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya) [15]. Dalam hal ini “ keadaan “ merupakan bagian dari kedudukan, yang mana kata “ kedudukan “ lebih menekankan pada posisi atau status seseorang atau status sebuah badan / negara.  Oleh karena “ keadaan “ merupakan bagian dari “ kedudukan “, maka tidak salah apabila pengertian “ kedudukan palsu “ dalam pasal 492 KUHP ini mengambil pengertian “ keadaan palsu “ dalam Pasal 378 KUHP dari pendapat para ahli dengan pertimbangan “ keadaan palsu “ merupakan bagian dari “ kedudukan palsu “ dan makna dari “ kedudukan palsu “ tidak jauh berbeda dengan makna “ keadaan palsu “.

Keadaan palsu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu.[16]

Dikatakan memakai keadaan palsu, apabila sipetindak itu bersikap seakan – akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanpa pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan / pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan dan lain sebagainya. Misalnya sipetindak memperkenalkan dirinya sebagai pejabat kepolisian, agen suatu perusahaan, putra dari seseorang yang cukup terkenal, tukang memperbaiki video, TV, penagih rekening dan lain sebagainya.[17]

“ Menggunakan tipu muslihat “

Tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu.[18] Akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya. [19]

Tipu muslihat adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan – perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat – surat yang palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat.[20]

Yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadar bahwa hal itu tidak ada. Misalnya penjual obat yang bersekongkol dengan temannya yang berpura – pura sakit, begitu memakan obat itu terasa pulih kesehatannya atau seorang pedagang kaki lima yang bersekongkol dengan teman – temannya yang pura – pura rebutan membeli barang itu karena murah harganya, padahal nantinya akan dikembalikan lagi. Hanya sekedar omongan saja bahwa suatu obat adalah mujarab atau barang dagangan itu sangat murah, bukanlah suatu tipu muslihat. Contoh tipu muslihat lainnya : sipetindak menggunakan suatu formulir dari suatu perusahaan tertentu, padahal ia tidak berhak untuk itu; melakukan suatu pembayaran pada waktu remang – remang dengan uang kertas yang sudah lama tidak berlaku lagi ; melakukan suatu pembayaran bilyet – giro yang pada tanggal penarikannya, dananya di Bank yang bersangkutan tidak tersedia.[21]

Perkataan “ tipu muslihat “ itu adalah terjemahan dari perkataan “ listige kunstgrepen “, yaitu tindakan – tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah – olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa tipu muslihat itu harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup untuk mengatakan bahwa di situ telah dipakai suatu tipu muslihat. Misalnya seseorang telah datang ke sebuah rumah dengan mengatakan kepada pembantu rumah tangga di rumah tersebut, bahwa ia telah disuruh untuk mengambil sebuah pesawat televisi oleh majikannya untuk diperbaiki di bengkel, padahal semuanya itu adalah tidak benar dan karena satu satunya tipu muslihat itu ia telah berhasil menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sebuah pesawat televisi yang ingin ia miliki secara melawan hak.[22]

Beberapa perbuatan yang baik oleh Hoge Raad maupun oleh Mahkamah Agung RI telah dipandang sebagai “ tipu muslihat “ di dalam putusan – putusan kasasinya, antara lain : [23]

• Membubuhkan tanda tangan palsu pada sebuah keterangan untuk menggerakkan seorang pegawai negeri memberikan sumbangan (HR 24 Juli 1936, W.1937 No. 80)
• Menyerahkan sebuah cek yang diketahuinya bahwa cek tersebut tidak dapat diuangkan karena tidak ada dananya (HR 1 Nopember 1920 NJ 1920 halaman 1215, W.10650 ; MA 16 Nopember 1975 No. 133 K/Kr/1973)
• Menandatangani sebuah daftar permintaan derma untuk mencegah seorang peminta derma tidak mempunyai kesibukan dalam satu minggu (HR 15 Juni 1936, W.1936 No. 967)
• Melakukan pemesanan barang – barang dengan mempergunakan nama perusahaan yang dicetak hingga menimbulkan kesan yang bertentangan dengan kebenaran seolah – olah pemesan mengusahakan suatu perusahaan yang berjalan baik (HR 26 Agustus 1912, W.9376 ; HR 28 Oktober 1912, NJ 1913 halaman 112, W.9405 ; HR 7 Nopember 1921, NJ 1922 halaman 183, W.10837)
• Membayar dengan lembaran uang lima franc di tempat gelap, yang ukuran dan warnanya sama dengan lembaran uang satu ringgit (HR 4 Mei 1936, W. 1936 No. 774).

“ Rangkaian Kata Bohong “

Rangkaian kebohongan adalah susunan kalimat – kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan – kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan – akan benar.[24]

Karangan perkataan bohong = satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata – kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan – akan benar. [25]

Yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan – akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan. Isi masing – masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.[26]

Menurut professor Satauchid Kartanegara, yang dimaksudkan dengan “ samenweefsel van verdichtsels “ itu ialah serangkaian kata – kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata – kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah – olah kata – kata yang satu itu membenarkan kata – kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.[27]

Rangkaian kata – kata bohong = Disyaratkan, bahwa harus terdaoat beberapa kata bphong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata – kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata – kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain. [28]

Beberapa putusan yang terkait dengan unsur ini :

• Dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata – kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata – kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah – olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikianlah adanya (HR. 8 Maret 1926, NJ. 1926, 368, W.11502 ; 28 Juli 1916 NJ. 1916, 919, W.9987 ; 11 Maret 1929, NJ. 1929, 856, W.11995)
• Untuk dikatakan terdapat sebuah susunan kata – kata bohong tidak disyaratkan bahwa seluruh isi pernyataan itu adalah bohong (HR. 19 Januari 1942, 1942, No. 574 ; 30 Januari 1928, NJ. 1928, 292, W.11828)

Si pelaku telah memberitahukan bahwa : 1. Fihak ketiga tidak membayar ongkos muatan. 2. Fihak ketiga itu tidak mau membayar ongkos muatan kepadanya, karena ia telah biasa membayar ongkos muatan tersebut kepada nahkoda dan 3. Bahwa fihak ketiga itu untuk ini kali tidak mau membuat pengecualian. Pemberitahuan itu bukanlah merupakan suatu kebohongan, melainkan suatu susunan kata – kata bohong (HR. 7 Desember 1942, 1943, No. 75)

[1] P.A.F. Lamintang – C. Djisman Samosir, Op.cit, hal

[2] S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya, Jakarta, Alumni, 2020, hal 632

[3] Andi Hamzah, Asas – Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hal. 131 – 132

[4] P.A.F. Lamintang, Delik – Delik Khusus Kejahatan Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, bandung, Sinar Baru, 1989, hal. 145 – 146

[5] Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1, Alumni, 1986, hal. 43

[6] R. Sugandhi, KUHP dan penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, hal. 397

[7] P.A.F. Lamintang – C. Djisman Samosir, Op.cit, hal

[8] P.A.F. Lamintang, Op.cit, hal. 148

[9] R. Sugandhi, Op.cit, hal.397

[10] HR 19 Mei 1922, W.10920

[11] P.A.F. Lamintang – C. Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Sinar Baru, 1990, hal 230

[12] S.R. Sianturi, Op.cit, hal 633 – 634

[13] P.A.F. Lamintang – C. Djisman Samosir, Op.cit, hal

[14] Dading, Op.cit, hal. 41

[15] https://kbbi.web.id/duduk

[16] R. Soesilo, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal, Bogor, Politeia, 1996, hal. 261

[17] S.R. Sianturi, Op.cit, hal 634

[18] R. Sugandhi, Op.cit, hal 397

[19] R. Soesilo, Op.cit, hal 261

[20] Dading, Op.cit, hal 41 – 42

[21] S.R. Sianturi, Op.cit, hal 634

[22] P.A.F. Lamintang – C. Djisman Samosir, Op.cit, hal.230

[23] P.A.F. Lamintang, Op.cit, hal.158

[24] R. Sugandhi, Op.cit, hal 397

[25] R. Soesilo, Op.cit, hal 261

[26] S.R. Sianturi, Op.cit, hal 634

[27] P.A.F. Lamintang, Op.cit, hal.159

[28] Dading, Op.cit, hal 41